Indramayu # Di tengah menguatnya wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda, suara dari wilayah pantura kembali mengingatkan pentingnya melihat Jawa Barat sebagai rumah besar yang dihuni masyarakat dengan latar belakang budaya, bahasa, dan kebutuhan pelayanan yang beragam.

Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) , Sadar, S.Pd., menilai bahwa pembahasan mengenai nama provinsi memang merupakan bagian dari ruang demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah perlu menempatkan skala prioritas secara jernih. Menurutnya, pemekaran wilayah, baik di tingkat desa maupun kabupaten/kota, jauh lebih mendesak karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Bagi Sadar, pembangunan daerah tidak cukup berhenti pada simbol dan identitas. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga memperoleh pelayanan publik yang cepat, dekat, mudah, dan merata.

“Intinya, bagi kami yang paling penting adalah bagaimana rakyat mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Pemekaran wilayah jauh lebih mendesak dibandingkan sekadar mengganti nama provinsi,” ujar Sadar.

Jawa Barat Bukan Hanya Soal Nama, tetapi Rumah Besar Keberagaman

Wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda memunculkan beragam pandangan di tengah masyarakat. Sebagian pihak melihat gagasan tersebut sebagai upaya memperkuat identitas sejarah dan kebudayaan Sunda. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa perubahan nama provinsi perlu dikaji lebih hati-hati karena Jawa Barat tidak hanya dihuni oleh masyarakat bersuku Sunda atau berbahasa Sunda.

Sadar menilai, Jawa Barat merupakan provinsi besar dengan wajah sosial yang sangat beragam. Di wilayah pantura seperti Indramayu, Cirebon, dan sekitarnya, masyarakat memiliki akar budaya dan bahasa Jawa yang kuat. Keberagaman tersebut, menurutnya, harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut identitas daerah.

“Jawa Barat ini bukan hanya dihuni oleh masyarakat Sunda. Ada juga masyarakat yang menggunakan bahasa Jawa dan memiliki kultur Jawa, khususnya di wilayah pantura seperti Indramayu. Karena itu, setiap wacana perubahan nama harus benar-benar mempertimbangkan keberagaman tersebut,” kata Sadar.

Ia menegaskan, sikap kritis terhadap wacana perubahan nama provinsi bukan berarti menolak atau merendahkan budaya Sunda. Sebaliknya, budaya Sunda tetap merupakan bagian penting dari kekayaan Jawa Barat yang harus dijaga, dihormati, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, penghormatan terhadap satu identitas budaya harus berjalan seiring dengan penghargaan terhadap kelompok masyarakat lain yang juga menjadi bagian dari Jawa Barat.

Pemekaran Wilayah Dinilai Lebih Dekat dengan Kebutuhan Rakyat

Menurut Sadar, masyarakat saat ini lebih membutuhkan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Persoalan pelayanan administrasi, pemerataan pembangunan, akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur desa, hingga pemberdayaan ekonomi masih menjadi pekerjaan besar yang perlu dijawab oleh pemerintah.

Karena itu, ia mendorong Gubernur Jawa Barat untuk lebih fokus pada agenda pemekaran wilayah. Pemekaran, baik di tingkat desa maupun kabupaten, dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Daripada energi besar diarahkan untuk mengubah nama provinsi, lebih baik pemerintah provinsi mendorong pemekaran wilayah secara serius. Baik pemekaran desa maupun kabupaten, karena ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Sadar menjelaskan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Dengan cakupan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang padat, pelayanan pemerintahan kerap menghadapi tantangan. Masyarakat di wilayah tertentu membutuhkan akses layanan yang lebih dekat agar urusan administrasi, pembangunan, dan program kesejahteraan dapat berjalan lebih efektif.

Dalam pandangannya, pemekaran bukan sekadar membentuk wilayah baru. Pemekaran harus dipahami sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indramayu Perlu Mendapat Perhatian dalam Agenda Pemekaran Desa

Secara khusus, Sadar menyoroti kebutuhan pemekaran sejumlah desa di Kabupaten Indramayu. Ia menilai, masih terdapat desa-desa dengan jumlah penduduk besar dan wilayah cukup luas sehingga membutuhkan perhatian lebih agar pelayanan publik dapat berjalan optimal.

Di tingkat desa, pelayanan masyarakat merupakan urusan yang sangat dekat dengan kehidupan warga. Mulai dari pengurusan administrasi kependudukan, pelayanan sosial, pembangunan jalan lingkungan, penguatan ekonomi warga, hingga penyaluran program pemerintah, semuanya membutuhkan pemerintahan desa yang mampu bekerja cepat dan menjangkau seluruh masyarakat.

Namun, ketika satu desa memiliki wilayah terlalu luas atau jumlah penduduk terlalu besar, pelayanan bisa menjadi kurang maksimal. Aparatur desa menghadapi beban kerja yang berat, sementara masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan layanan yang seharusnya dapat diberikan secara cepat.

“Di Indramayu masih ada desa-desa yang sudah layak dimekarkan. Ini harus menjadi perhatian. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, dan dekat. Itulah yang seharusnya menjadi fokus bersama,” ujar Sadar.

Ia berharap aspirasi masyarakat Indramayu terkait pemekaran desa tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar masuk dalam perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagi warga di tingkat bawah, pemekaran desa bukan sekadar perubahan administrasi, melainkan harapan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Pemekaran Harus Menjadi Jalan Pemerataan, Bukan Sekadar Menambah Birokrasi

Sadar menekankan bahwa pemekaran wilayah harus diletakkan dalam kerangka besar pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika dilakukan dengan kajian matang, pemekaran dapat membuka peluang baru bagi wilayah untuk mengelola potensi lokalnya secara lebih maksimal.

Melalui pemekaran, pemerintah desa atau daerah baru dapat menyusun program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Potensi ekonomi lokal, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, usaha mikro, hingga sektor jasa, dapat lebih mudah dipetakan dan dikembangkan.

“Tujuan pemekaran bukan sekadar membentuk wilayah baru. Lebih dari itu, pemekaran harus menjadi jalan untuk mempercepat pelayanan, memperkuat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa pemekaran tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Pemekaran harus melalui kajian yang objektif dan transparan. Jumlah penduduk, luas wilayah, kesiapan infrastruktur, kemampuan ekonomi, potensi daerah, serta kesiapan sumber daya pemerintahan harus menjadi bahan pertimbangan.

Dengan demikian, pemekaran benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat, bukan hanya menambah struktur birokrasi baru. Pemerintah harus memastikan bahwa pemekaran membawa manfaat nyata, bukan sekadar perubahan batas wilayah atau pembentukan lembaga pemerintahan baru.

Menjaga Budaya Sunda, Merangkul Masyarakat Pantura

Dalam pandangan Sadar, perdebatan mengenai nama provinsi seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman bersama, bukan menimbulkan jarak sosial antarmasyarakat. Budaya Sunda harus tetap dijaga sebagai warisan luhur Jawa Barat. Namun, masyarakat Jawa di wilayah pantura, termasuk Indramayu dan Cirebon, juga harus merasa dihormati dan dirangkul dalam kebijakan provinsi.

“Budaya Sunda harus dijaga dan dihormati. Tetapi Jawa Barat juga memiliki keberagaman. Ada masyarakat Jawa, ada masyarakat pantura, dan kelompok budaya lainnya. Maka, kebijakan harus merangkul semua,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa identitas daerah tidak boleh dibangun dengan mengabaikan keberagaman. Jawa Barat akan semakin kuat apabila setiap kelompok masyarakat merasa menjadi bagian dari rumah besar yang sama.

Dalam konteks ini, kebijakan publik seharusnya tidak hanya mempertimbangkan simbol, tetapi juga dampak sosial dan emosional bagi masyarakat. Sebab, nama daerah bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga menyangkut rasa memiliki, sejarah, dan identitas warga yang hidup di dalamnya.

Masyarakat Perlu Memahami Skala Prioritas Pembangunan

Wacana perubahan nama provinsi dapat menjadi ruang edukasi publik tentang pentingnya memahami skala prioritas pembangunan. Masyarakat perlu diajak melihat bahwa kebijakan daerah tidak hanya diukur dari kuatnya simbol, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperbaiki kehidupan rakyat.

Pemekaran wilayah, misalnya, dapat berdampak langsung pada pelayanan publik jika dirancang dengan benar. Warga bisa lebih mudah mengurus dokumen, pemerintah lebih cepat membaca kebutuhan masyarakat, pembangunan infrastruktur lebih tepat sasaran, dan potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan dengan lebih fokus.

Di sisi lain, perubahan nama provinsi juga tidak bisa dipandang sederhana. Jika wacana tersebut terus bergulir, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang luas, melibatkan berbagai unsur masyarakat, akademisi, tokoh budaya, tokoh agama, perwakilan wilayah pantura, serta kelompok masyarakat lain yang memiliki kepentingan dan identitas berbeda.

Dengan cara itu, setiap keputusan tidak lahir dari sudut pandang yang sempit, melainkan dari proses demokratis yang menghargai keberagaman dan kebutuhan seluruh warga Jawa Barat.

Suara dari Indramayu untuk Jawa Barat yang Lebih Inklusif

Sadar berharap suara dari Indramayu dan wilayah pantura dapat menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan di tingkat provinsi. Menurutnya, Jawa Barat akan semakin maju apabila setiap wilayah merasa didengar, dilibatkan, dan mendapatkan perhatian yang adil.

Ia menegaskan kembali bahwa fokus utama pemerintah seharusnya adalah pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nama daerah dapat menjadi simbol kebanggaan, tetapi kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama yang harus diutamakan.

Bagi Sadar, Jawa Barat yang kuat bukan hanya Jawa Barat yang kaya identitas budaya, melainkan juga Jawa Barat yang mampu menghadirkan keadilan pelayanan bagi seluruh masyarakatnya. Baik masyarakat Sunda, masyarakat Jawa, masyarakat pantura, maupun kelompok lainnya, semuanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian pemerintah.

“Rakyat membutuhkan pelayanan yang lebih baik. Kalau pemekaran bisa mempercepat pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan, maka itu yang harus lebih dulu diperjuangkan,” pungkasnya.

Dengan demikian, kritik terhadap wacana perubahan nama provinsi bukanlah bentuk penolakan terhadap budaya. Kritik tersebut justru menjadi dorongan agar pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Di tengah dinamika pembangunan Jawa Barat, suara dari Indramayu mengingatkan bahwa kebijakan terbaik adalah kebijakan yang merangkul keberagaman, mendekatkan pelayanan, dan menghadirkan harapan nyata bagi rakyat.