INDRAMAYU # Persoalan kredit bermasalah tidak selalu berhenti pada persoalan kewajiban pembayaran. Ketika sebuah agunan dicantumkan dalam daftar kredit bermasalah dan informasinya dapat dilihat masyarakat, muncul pula pertanyaan mengenai bagaimana proses penanganan kredit tersebut dilakukan, terutama ketika debitur mengaku masih memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.
Hal tersebut menjadi perhatian seorang debitur BRI Unit Anjatan setelah objek agunan yang menurut keterangannya berkaitan dengan fasilitas kredit pada BRI tercantum dalam sebuah spanduk bertajuk “DAFTAR AGUNAN KREDIT BERMASALAH 2026”.
Spanduk tersebut memuat foto sejumlah objek agunan, berikut informasi mengenai lokasi, luas tanah dan nilai yang tercantum.
Debitur menyatakan keberatan terhadap publikasi tersebut. Namun, keberatan itu ditegaskan bukan sebagai bentuk penolakan terhadap kewajiban membayar kepada bank.
Menurut keterangan debitur, komunikasi dan koordinasi dengan pihak BRI Unit Anjatan telah dilakukan. Bahkan, debitur mengaku telah menyampaikan iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban, termasuk menawarkan pelunasan secara khusus.
Namun, hingga saat ini, menurut pengakuan debitur, upaya tersebut belum menemukan titik temu.
Spanduk “Daftar Agunan Kredit Bermasalah 2026” Jadi Sorotan
Dalam foto spanduk yang diperoleh, terlihat judul besar “DAFTAR AGUNAN KREDIT BERMASALAH 2026”.
Spanduk tersebut menampilkan sedikitnya 20 objek agunan, masing-masing disertai foto serta keterangan mengenai lokasi, luas dan nilai yang tercantum.
Pada bagian bawah spanduk tercantum identitas Kantor Cabang Indramayu, Regional Office Bandung, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berikut alamat kantor dan keterangan bahwa informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kantor BRI Unit.
Salah satu objek yang tercantum berada di wilayah Karang Cengkeh, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, dengan keterangan luas 193 meter persegi dan nilai yang tercantum sebesar Rp320 juta.
Informasi tersebut menjadi perhatian debitur karena, menurut dokumen kredit yang dimilikinya, objek agunan yang dijaminkan juga tercatat berada di wilayah Karang Cengkeh, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, dengan luas 193 meter persegi.
Kesamaan informasi tersebut membuat debitur mempertanyakan bagaimana proses publikasi agunan tersebut dilakukan.
Namun demikian, dari spanduk yang terlihat, belum dapat disimpulkan secara independen bahwa BRI Unit Anjatan merupakan pihak yang secara langsung memasang atau menerbitkan spanduk tersebut. Karena itu, diperlukan klarifikasi dari pihak BRI mengenai siapa yang menerbitkan, memasang dan bertanggung jawab atas publikasi tersebut.
Debitur BRI Unit Anjatan Keberatan Agunan Dipublikasikan
Debitur mengaku keberatan apabila informasi mengenai objek agunan kredit bermasalah diketahui secara terbuka oleh masyarakat.
Menurut debitur, persoalan kredit pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara nasabah dengan lembaga perbankan. Karena itu, ketika foto objek agunan berikut informasi lokasi, luas dan nilai dicantumkan dalam sebuah spanduk yang dapat dilihat masyarakat, hal tersebut menurutnya berpotensi menimbulkan persoalan sosial maupun reputasi.
Keberatan tersebut, kata debitur, tidak dimaksudkan untuk menghapus kewajiban kepada bank.
Sebaliknya, debitur menegaskan bahwa dirinya tetap berupaya mencari jalan penyelesaian.
Debitur Mengaku Sudah Beriktikad Baik untuk Melunasi
Salah satu poin penting dalam persoalan ini adalah klaim debitur bahwa dirinya tidak menghindari kewajiban.
Menurut keterangannya, komunikasi dan koordinasi dengan pihak BRI Unit Anjatan telah dilakukan untuk membicarakan penyelesaian kredit.
Debitur juga mengaku telah menyampaikan keinginan untuk melakukan pelunasan secara khusus terhadap kewajiban kredit tersebut.
Namun, pembicaraan yang telah dilakukan disebut belum menghasilkan kesepakatan.
“Pada prinsipnya kami tidak menghindari kewajiban. Kami sudah berkoordinasi dan memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan, bahkan melakukan pelunasan secara khusus. Tetapi sampai sekarang belum ada titik temu mengenai mekanisme dan penyelesaiannya,” demikian pokok keberatan debitur.
Pernyataan tersebut penting ditempatkan dalam konteks yang berimbang.
Sebab, kredit bermasalah tetap merupakan kewajiban yang harus diselesaikan debitur. Di sisi lain, ketika seorang debitur mengaku memiliki kemampuan atau kesiapan untuk menyelesaikan kewajibannya, maka komunikasi mengenai opsi penyelesaian juga menjadi bagian penting yang perlu dibicarakan secara terbuka.
Keberatan Bukan Berarti Menolak Kewajiban
Debitur menegaskan bahwa persoalan yang dipermasalahkan bukan keberadaan kewajiban kredit.
Yang menjadi keberatan adalah cara dan bentuk publikasi objek agunan.
Debitur berharap penyelesaian kewajiban dapat ditempuh melalui komunikasi langsung dengan pihak bank sehingga terdapat kejelasan mengenai jumlah kewajiban, mekanisme pembayaran, serta status agunan setelah kewajiban diselesaikan.
Menurut debitur, jika terdapat angka kewajiban yang harus dibayar, maka angka tersebut seharusnya dapat dibicarakan secara transparan.
Dengan demikian, tidak ada ruang bagi perbedaan persepsi mengenai berapa jumlah kewajiban yang sebenarnya harus diselesaikan.
Pengumuman Agunan Berbeda dengan Mempermalukan Debitur
Dalam proses penyelesaian kredit bermasalah, keberadaan pengumuman mengenai agunan perlu dibedakan dengan tindakan penagihan yang bertujuan mempermalukan debitur.
Pengumuman dalam rangka proses resmi penjualan atau lelang memiliki konteks yang berbeda dengan penyebaran informasi pribadi debitur sebagai bentuk tekanan.
Karena itu, yang perlu dilihat bukan hanya apa yang diumumkan, tetapi juga untuk tujuan apa, bagaimana caranya, informasi apa yang dicantumkan, dan kepada siapa informasi tersebut disampaikan.
Hal ini penting karena penyelesaian kredit pada akhirnya harus tetap berada dalam koridor hukum dan perlindungan konsumen.
Dengan demikian, keberadaan foto objek agunan dalam daftar kredit bermasalah tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran.
Sebaliknya, bank juga perlu memberikan penjelasan apabila masyarakat atau debitur mempertanyakan dasar dan tujuan publikasi tersebut.
SPH dan Kewenangan Bank Perlu Dibaca Secara Utuh
Dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang dimiliki debitur, terdapat ketentuan mengenai kewenangan bank dalam rangka penyelesaian kewajiban, termasuk ketentuan berkaitan dengan agunan dan pengumuman.
Artinya, keberadaan klausul dalam perjanjian tidak dapat diabaikan.
Namun, persoalan berikutnya adalah bagaimana klausul tersebut diterapkan dalam situasi konkret.
Apakah publikasi objek agunan tersebut merupakan bagian dari proses resmi penjualan atau lelang?
Apakah merupakan bagian dari pemasaran agunan?
Apakah ditujukan untuk memberikan informasi kepada calon pembeli?
Atau apakah publikasi tersebut merupakan bagian dari proses penagihan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar masyarakat tidak membuat kesimpulan hanya berdasarkan tampilan spanduk.
Terlebih, nama BRI Unit Anjatan muncul dalam konteks hubungan kredit debitur, sementara spanduk yang terlihat justru mencantumkan identitas Kantor Cabang Indramayu dan Regional Office Bandung.
Karena itu, struktur kewenangan dan pihak yang bertanggung jawab terhadap publikasi tersebut perlu dijelaskan secara terang.
Persoalan Tidak Hanya Tentang Utang, tetapi Cara Penyelesaian
Kasus ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih luas.
Bagaimana seharusnya kredit bermasalah diselesaikan ketika debitur masih menunjukkan iktikad untuk membayar?
Bank tentu memiliki hak untuk melakukan penagihan dan mengambil langkah penyelesaian terhadap kredit bermasalah sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku.
Debitur juga memiliki kewajiban untuk memenuhi perjanjian kredit yang telah disepakati.
Namun, kedua kepentingan tersebut idealnya dapat berjalan dalam kerangka penyelesaian yang profesional dan proporsional.
Apalagi apabila debitur memang telah menghubungi pihak BRI Unit Anjatan dan menawarkan jalan penyelesaian.
Yang kemudian menjadi penting adalah adanya keterbukaan mengenai posisi kredit dan tahapan yang sedang ditempuh oleh bank.
BRI Diminta Klarifikasi soal Spanduk
Selain BRI Unit Anjatan, pihak BRI Kantor Cabang Indramayu juga perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi mengenai spanduk tersebut.
Beberapa pertanyaan yang layak dijelaskan antara lain:
- Siapa pihak yang menerbitkan dan memasang spanduk “Daftar Agunan Kredit Bermasalah 2026”?
- Apakah spanduk tersebut merupakan publikasi resmi BRI?
- Apa dasar dan tujuan publikasi tersebut?
- Apakah seluruh objek yang tercantum memang sedang dalam proses penjualan atau lelang?
- Apa dasar pencantuman foto, lokasi, luas dan nilai agunan?
- Bagaimana mekanisme perlindungan informasi nasabah dalam publikasi tersebut?
- Bagaimana posisi debitur yang mengaku telah melakukan koordinasi dengan BRI Unit Anjatan?
- Apakah tawaran pelunasan secara khusus dari debitur telah dibahas?
- Jika telah dibahas, apa alasan belum tercapainya titik temu?
- Apakah masih tersedia ruang penyelesaian secara musyawarah antara debitur dan bank?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar pemberitaan tidak hanya berangkat dari keberatan debitur, tetapi juga memberikan ruang yang memadai bagi pihak bank.
Jangan Sampai Persoalan Kredit Menjadi Persoalan Sosial
Kredit bermasalah merupakan persoalan ekonomi dan hukum yang harus diselesaikan.
Namun, cara penyelesaiannya juga perlu memperhatikan dampak sosial.
Sebuah agunan bukan sekadar objek tanah atau bangunan. Di baliknya terdapat keluarga, kehidupan sosial, dan reputasi seseorang.
Karena itu, setiap langkah penyelesaian idealnya dilakukan secara profesional dan proporsional.
Bank tetap dapat menjalankan haknya.
Debitur tetap harus menjalankan kewajibannya.
Tetapi keduanya dapat dilakukan tanpa menghilangkan kesempatan untuk berdialog dan mencari penyelesaian terbaik.
Menemukan Titik Temu, Bukan Memperlebar Persoalan
Pada akhirnya, persoalan kredit antara debitur dan bank seharusnya tidak semata-mata dilihat sebagai pertarungan antara pihak yang menagih dan pihak yang ditagih.
Ada ruang yang jauh lebih konstruktif, yaitu mencari titik temu.
Jika debitur benar-benar memiliki iktikad untuk melunasi, maka tawaran tersebut dapat dibicarakan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.
Jika bank memiliki prosedur tertentu yang harus ditempuh, prosedur tersebut juga perlu dijelaskan secara transparan kepada debitur.
Dengan komunikasi yang terbuka, potensi kesalahpahaman dapat dikurangi.
Keduanya seharusnya dapat bertemu pada satu tujuan: menyelesaikan persoalan kredit secara adil, transparan dan bermartabat.
Sampai berita ini disusun, keterangan mengenai keberatan dan iktikad pelunasan merupakan pernyataan dari pihak debitur. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi BRI, termasuk BRI Unit Anjatan dan BRI Kantor Cabang Indramayu, untuk memberikan klarifikasi, koreksi maupun hak jawab atas pemberitaan ini.
