Jakarta, (12/3/2025) – Pemerintah terus berupaya mewujudkan rumah layak bagi masyarakat Indonesia dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Pada Rabu (11/3), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar pertemuan strategis dengan akademisi, lembaga internasional, serta pelaku usaha guna mempercepat program pembangunan perumahan di Indonesia.
Sejumlah agenda penting digelar, termasuk pertemuan dengan Guru Besar Infrastruktur Universitas Gadjah Mada (UGM), Danang Parikesit dan tim, serta delegasi Islamic Development Bank (IsDB) yang dipimpin oleh Amer Bukvic.
Wakil Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa keberhasilan program rumah layak huni tidak bisa dicapai sendiri oleh pemerintah, melainkan memerlukan sinergi semua pihak.
“Kolaborasi adalah kunci. Kita butuh inovasi, keterlibatan sektor swasta, serta dukungan dari lembaga internasional agar program perumahan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Fahri Hamzah di sela-sela pertemuan.
Dukungan IsDB untuk Penataan Kawasan Kumuh
Dalam diskusi dengan IsDB, Kementerian PKP menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif lembaga tersebut dalam mendukung pemenuhan rumah layak bagi masyarakat Indonesia. IsDB didorong untuk turut serta dalam program penataan kawasan permukiman kumuh, terutama di wilayah pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional.
“Kawasan-kawasan tersebut memiliki tantangan besar dalam hal infrastruktur dan legalitas tanah. Dengan dukungan pembiayaan dan teknologi dari IsDB, kita berharap bisa menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan,” tambah Fahri Hamzah.
Digitalisasi Data Perumahan Bersama BPS
Dalam pertemuan dengan Badan Pusat Statistik (BPS), pembahasan terkait validasi dan digitalisasi data perumahan menjadi sorotan utama. Kementerian PKP mengusulkan agar Ketua RT berperan sebagai validator yang melaporkan kondisi rumah warganya secara berkala sebagai sumber data yang lebih akurat dan real-time.
“Kita ingin data perumahan yang benar-benar akurat, agar kebijakan yang diambil berdasarkan kondisi di lapangan, bukan sekadar asumsi,” tegas Fahri Hamzah.
Kolaborasi dengan Pengembang Perumahan
Selain pertemuan dengan akademisi dan lembaga internasional, Kementerian PKP juga memenuhi undangan buka puasa bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Acara ini menjadi kesempatan untuk membahas keterlibatan pelaku usaha dalam menyediakan perumahan terjangkau bagi masyarakat.
“Sektor swasta punya peran penting dalam mewujudkan perumahan yang lebih inklusif. Kami ingin memastikan bahwa pengembang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional,” pungkas Fahri Hamzah.
Menuju Perumahan Layak untuk Semua
Melalui rangkaian pertemuan ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perumahan layak bagi seluruh masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga internasional, dan sektor swasta, diharapkan permasalahan perumahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
