Jakarta #Sertifikat tanah bukan hanya sekadar dokumen, tetapi juga bukti kepemilikan yang sah secara hukum. Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia yang menerima tanah warisan, disarankan untuk segera melakukan balik nama sertifikat guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.
Proses balik nama sertifikat tanah dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan memerlukan sejumlah persyaratan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berikut adalah tahapan yang harus dilalui oleh ahli waris:
1. Melengkapi Dokumen Persyaratan
Sebelum mengajukan permohonan balik nama, pemohon harus menyiapkan beberapa dokumen penting, antara lain:
- Sertifikat tanah asli atas hak yang bersangkutan.
- Surat kematian pemegang hak tanah sebelumnya.
- Surat tanda bukti ahli waris sebagai bukti sah pewarisan.
Jika ahli waris hanya satu orang, cukup dengan surat tanda bukti ahli waris. Namun, jika lebih dari satu orang, harus dilengkapi dengan akta pembagian waris.
Selain itu, sebelum mengajukan permohonan ke BPN, ahli waris wajib memastikan bahwa pajak yang berkaitan dengan tanah sudah lunas, seperti:
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Waris
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan
2. Mengajukan Permohonan ke Kantor BPN
Setelah dokumen lengkap, pemohon dapat mengajukan permohonan ke kantor BPN setempat dengan membawa dokumen yang telah disiapkan. Petugas akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan sebelum menerbitkan sertifikat baru atas nama ahli waris yang sah.
3. Menunggu Proses Balik Nama
Setelah semua tahapan dilalui, proses balik nama sertifikat tanah akan diproses oleh BPN. Jika tidak ada kendala, sertifikat baru akan diterbitkan dalam jangka waktu tertentu.
Pentingnya Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan
Melakukan balik nama sertifikat tanah bukan hanya memberikan kepastian hukum bagi ahli waris, tetapi juga mempermudah proses administratif, termasuk jika di kemudian hari tanah tersebut akan dijual atau diwariskan kembali.
Dengan memahami prosedur ini, ahli waris dapat menghindari berbagai risiko, termasuk sengketa tanah yang kerap terjadi akibat kelalaian dalam mengurus dokumen kepemilikan.
