505 Kepala Daerah Ikuti Retreat di Akmil Magelang,Strategi Sinkronisasi Kebijakan

Magelang  # Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengumumkan bahwa retreat bagi kepala daerah akan diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, mulai 21 hingga 28 Februari 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 505 kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Materi Retreat: Fokus pada Tupoksi dan Astha Cita

Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Bima Arya menjelaskan bahwa retreat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait tugas dan fungsi kepala daerah. Selain itu, para peserta juga akan mendapatkan pembekalan mengenai visi Astha Cita dari menteri terkait serta materi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Bacaan Lainnya

“Retreat ini berlangsung selama tujuh hari dan akan membahas berbagai aspek penting dalam pemerintahan daerah,” ujar Bima.

Bima memastikan bahwa hanya kepala daerah yang tidak berhadapan dengan gugatan atau telah menyelesaikan sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dapat mengikuti retreat ini.

Pendanaan dari APBN, Bukan dari Presiden

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pendanaan retreat kepala daerah ini sepenuhnya berasal dari anggaran pemerintah. Ia memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan membiayai kegiatan tersebut secara pribadi.

“Biaya penyelenggaraan retreat ini ditanggung oleh pemerintah menggunakan anggaran negara yang tersedia, bukan dari kantong pribadi presiden,” ungkap Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa retreat ini dinilai penting untuk menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan sinergi dalam menjalankan kebijakan.

“Retreat ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” tambahnya.

Namun, ia belum dapat memastikan besaran anggaran yang akan digunakan dalam kegiatan ini, sebab penetapan anggaran retreat berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *