JAKARTA # Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Amerika Serikat, tidak hanya menjadi panggung diplomasi antarnegara, tetapi juga memperlihatkan perubahan konstelasi politik global yang semakin kompleks. Isu Palestina, hubungan Amerika Serikat-Iran, perubahan sikap sejumlah negara Barat, hingga tata kelola kecerdasan buatan (AI) menjadi bagian dari dinamika yang mendapat perhatian.
Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dunia tengah memasuki fase perubahan geopolitik yang membutuhkan kemampuan diplomasi lebih adaptif, terutama bagi negara-negara berkembang.
Pandangan itu disampaikan Ketua Korbid Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gelora, Henwira Halim, dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik bertajuk “Membaca Arah Politik Dunia: Respon terhadap Sidang Umum PBB”, Jumat (25/9/2026) malam.
Palestina Menjadi Salah Satu Isu Utama di Sidang PBB
Isu Palestina menjadi salah satu perhatian utama dalam Sidang Umum PBB ke-81. Dalam dinamika tersebut, Henwira melihat adanya perubahan sikap sejumlah negara Barat terhadap konflik Palestina-Israel.
Delegasi dari 77 negara, termasuk Indonesia, disebut melakukan aksi walk out dan tidak berada di ruang sidang ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidatonya di Sidang Umum PBB.
Menurut Henwira, perkembangan tersebut menjadi indikator bahwa posisi politik sejumlah negara terhadap isu Palestina sedang mengalami perubahan.
Ia juga menilai kritik Presiden Iran Masoud Pezeshkian terhadap Amerika Serikat dan Israel di forum PBB membuka kemungkinan munculnya ruang diplomasi yang sebelumnya dianggap tertutup.
“Dinamika sidang PBB kali ini direspons positif oleh pasar global dengan turunnya harga minyak dunia dari level di atas US$100 per barel ke kisaran US$90 per barel,” kata Henwira.
Sikap Negara Barat dan Tekanan Politik Domestik Amerika Serikat
Henwira menilai sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran menunjukkan posisi yang cukup kompleks. Di satu sisi, terdapat pernyataan keras terhadap Iran, sementara di sisi lain masih terlihat peluang bagi terbukanya kesepakatan diplomatik.
Menurutnya, dinamika tersebut tidak terlepas dari kalkulasi politik domestik Amerika Serikat menjelang pemilu pada November mendatang.
“Tingkat kepuasan publik AS (approval rating) terhadap kebijakan ekonomi Trump dan penanganan perang Iran dilaporkan berada di level yang sangat rendah, masing-masing hanya 27 persen dan 26 persen,” ujar Henwira dalam keterangannya, Minggu (27/9/2026).
Ia mengatakan, kondisi tersebut turut memengaruhi dinamika politik luar negeri Amerika Serikat sekaligus mendorong perubahan sikap sejumlah negara Barat.
Henwira menyebut Inggris, Prancis, Kanada, bersama sejumlah negara Eropa lainnya mengambil langkah lebih keras terhadap Israel terkait isu kolonialisme di Tepi Barat dan pemblokiran bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Di Amerika Serikat sendiri, isu tersebut juga mendapat perhatian di tingkat lokal. Wali Kota New York Zohran Mamdani disebut secara terbuka menyerukan penangkapan Netanyahu dengan merujuk pada statusnya dalam konteks putusan dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Meski Netanyahu tetap dapat menyampaikan pidato dalam Sidang Umum PBB, Henwira melihat gelombang protes masyarakat sipil sebagai gambaran bahwa perdebatan mengenai konflik Palestina-Israel semakin kuat di ruang publik Amerika Serikat.
Ketegangan AS-China Merambah Tata Kelola Kecerdasan Buatan
Selain konflik geopolitik, perkembangan teknologi kecerdasan buatan menjadi isu strategis lain yang ikut mewarnai dinamika global.
Henwira menyoroti keputusan Presiden China Xi Jinping yang tidak berpidato di New York dan memilih melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump di Washington.
Kedua negara disebut mencapai kesepakatan untuk memperpanjang perjanjian perdagangan. Namun, persoalan regulasi AI masih menjadi salah satu titik perbedaan.
Amerika Serikat mendorong tata kelola global yang lebih ketat untuk mengantisipasi potensi risiko AI terhadap keamanan nasional. Sementara itu, China dinilai berkepentingan menjaga ruang inovasi agar perkembangan teknologinya tidak terhambat oleh pembatasan yang terlalu ketat.
Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa persaingan global ke depan tidak hanya berlangsung dalam bidang militer dan ekonomi, tetapi juga dalam penguasaan teknologi strategis.
Bagi masyarakat, perkembangan ini penting dipahami karena AI akan semakin memengaruhi pendidikan, dunia kerja, ekonomi, keamanan data, hingga kehidupan sehari-hari.
Indonesia Dorong Penguatan Multilateralisme dan Dukungan untuk Palestina
Di tengah perubahan geopolitik tersebut, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya ketahanan nasional sekaligus penguatan kerja sama internasional.
Henwira mendukung langkah Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang menyampaikan pidato resmi pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81, Sabtu (26/9/2026).
Menurutnya, Indonesia membawa konsep ketahanan nasional sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan global serta memperkuat kontribusi Indonesia bagi kawasan dan dunia.
Indonesia juga kembali menegaskan komitmen terhadap perjuangan rakyat Palestina, termasuk menyerukan gencatan senjata permanen, penghentian kekerasan di Gaza dan Tepi Barat, serta percepatan bantuan kemanusiaan.
“Artinya Indonesia membawa agenda utama untuk memperkuat kembali sistem multilateralisme PBB,” ujar Henwira.
Menurutnya, PBB harus mampu berfungsi secara efektif sebagai instrumen pencipta perdamaian dan keadilan global. Hal tersebut menjadi semakin penting ketika mekanisme diplomasi internasional menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk persoalan penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Negara Berkembang Perlu Memperkuat Konsolidasi Diplomasi
Henwira menilai momentum perubahan politik global saat ini dapat menjadi peluang bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat posisi dalam percaturan internasional.
“Momentum perubahan politik global saat ini sangat besar. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan reformasi tata kelola dunia membutuhkan penguatan konsolidasi diplomasi, khususnya antarnegara berkembang dan blok kawasan,” tegasnya.
Ia menggarisbawahi bahwa negara kecil dan menengah masih menghadapi tantangan besar dalam menentukan posisi di tengah dominasi negara-negara besar.
Setiap keputusan politik, baik menerima maupun menolak kepentingan negara adidaya, menurutnya dapat membawa konsekuensi terhadap kepentingan ekonomi dan keamanan nasional.
Karena itu, negara-negara berkembang dinilai perlu memperkuat kerja sama, menyatukan kepentingan, dan membangun suara bersama dalam forum multilateral.
“Realitas ini sulit diubah kecuali negara-negara kecil dan menengah mampu menyatukan kepentingan dan mengkonsolidasikan kekuatan politik mereka dalam satu blok suara yang solid,” tandas Henwira.
PBB Dituntut Menjawab Tantangan Dunia yang Semakin Kompleks
Dinamika Sidang Umum PBB ke-81 memperlihatkan bahwa tantangan dunia tidak lagi hanya berkaitan dengan konflik bersenjata.
Ancaman perubahan iklim, perkembangan kecerdasan buatan, keamanan teknologi, ketahanan energi, ekonomi global, serta krisis kemanusiaan menjadi persoalan yang saling berkaitan.
Karena itu, Henwira menilai mekanisme multilateral yang efektif dan berkeadilan merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat internasional, bukan sekadar pelengkap diplomasi.
PBB diharapkan tidak hanya mampu merespons konflik militer, tetapi juga membangun mekanisme bersama untuk menghadapi ancaman non-tradisional, termasuk regulasi AI dan dampak perubahan iklim.
Bagi Indonesia, perubahan geopolitik tersebut menjadi pengingat bahwa diplomasi harus terus diperkuat. Dunia yang semakin saling terhubung membutuhkan kerja sama, bukan sekadar persaingan.
Di tengah pergeseran kekuatan global, suara negara berkembang akan semakin berarti apabila dibangun melalui konsolidasi, diplomasi yang aktif, dan kepentingan bersama. Momentum perubahan politik dunia pun dapat diarahkan menjadi peluang untuk membangun tata kelola global yang lebih adil, damai, dan mampu menjawab tantangan generasi mendatang.
