Indramayu, 30 Januari 2025 #Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Wiralodra (UNWIR) bersama Fakultas Hukum Universitas Wiralodra menyelenggarakan seminar nasional bertema “Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Bingkai Otonomi Daerah Pasca Pilkada untuk Mewujudkan Good Governance dan Clean Government di Era Digitalisasi” di Aula Nyi Endang Dharma Ayu, UNWIR, Karanganyar, Indramayu. Acara ini dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari alumni UNWIR, mahasiswa, pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum.
Seminar Bertujuan Meningkatkan Pemahaman tentang Tata Kelola Pemerintahan
Acara dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berlangsung hingga 12.00 WIB. Seminar ini menghadirkan berbagai narasumber penting, termasuk Bupati Terpilih Lucky Hakim SE, Wakil Bupati Terpilih H. Syaefudin SH.MH (Ketua IKA UNWIR), Gubernur Terpilih H. Dedi Mulyadi SH.MH, Anggota DPD RI Jawa Barat Alfiansyah Bustami, serta pakar hukum tata negara Dr. Fahri Bachmid SH.MH dan anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri MS.
Rektor UNWIR: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Dalam wawancaranya, Rektor UNWIR Dr. H. Ujang Suratno, S.H., M.Si menjelaskan bahwa tujuan dari seminar ini adalah untuk mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih. “Tata kelola yang buruk dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, dan dengan seminar ini, diharapkan para peserta dapat lebih memahami pentingnya tata kelola yang baik demi kesejahteraan bersama,” ungkap Dr. Ujang.
Pakar Hukum Tata Negara: Pentingnya Evaluasi Pilkada Langsung
Di sela-sela seminar, Dr. Fahri Bachmid, pakar hukum tata negara, menyampaikan pandangannya mengenai sistem pilkada langsung yang perlu dievaluasi. “Saya berpendapat bahwa pilkada sebaiknya dikembalikan kepada DPRD, karena pilkada langsung banyak menimbulkan masalah seperti politik uang yang merusak kualitas demokrasi,” jelasnya. Bachmid menekankan pentingnya sistem yang adil dan kondusif untuk menciptakan calon pemimpin yang berkualitas dan tidak terpengaruh oleh politik transaksional.
Harapan untuk Pemerintahan yang Lebih Transparan dan Akuntabel
Seminar ini menjadi wadah untuk berdiskusi dan mencari solusi atas tantangan dalam tata kelola pemerintahan daerah pasca pilkada, dengan harapan dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
