Indramayu, 22 April 2025 # Keputusan Bupati Indramayu Lucky Hakim dan Wakil Bupati H. Syaefudin mencoret pengadaan mobil dinas senilai Rp1,1 miliar serta pembangunan rumah dinas senilai Rp5 miliar dalam APBD 2025 mendapat apresiasi penuh dari DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Indramayu.
Ketua DPD Gelora Indramayu, Suyanto, menilai langkah tersebut mencerminkan kepemimpinan yang berempati, visioner, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa pengalihan anggaran ke sektor prioritas seperti infrastruktur dan pelayanan publik menunjukkan keberanian dan ketulusan dalam memimpin.
“Ini bukti bahwa pemimpin tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi benar-benar hadir untuk masyarakat. Langkah Bupati dan Wakil Bupati patut menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Suyanto.
Efisiensi dan Kepemimpinan Berbasis Kepentingan Publik
Suyanto menyebut bahwa pencoretan anggaran fasilitas dinas adalah bentuk nyata dari tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berorientasi hasil. Menurutnya, kebutuhan dasar seperti perbaikan jalan, rumah sakit, dan akses layanan kesehatan jauh lebih penting ketimbang kenyamanan pejabat.
Ia mengutip pernyataan Lucky Hakim yang mengatakan bahwa dirinya “masih bisa istirahat di sofa Pendopo,” sebagai simbol dari kesederhanaan dan kerendahan hati pemimpin.
Dukungan untuk RS dan Infrastruktur Jalan
DPD Gelora mendukung penuh pengalihan anggaran untuk perbaikan RS Reysa di Cikedung dan pembangunan jalan di berbagai wilayah Indramayu. Suyanto menegaskan bahwa dua sektor ini merupakan tulang punggung kesejahteraan, khususnya bagi warga di daerah pelosok.
“Jika pemerintah fokus pada layanan dasar seperti kesehatan dan konektivitas, maka Gelora akan ada di barisan pendukung,” katanya tegas.
Inspirasi untuk Kepala Daerah Lain
Suyanto berharap langkah ini menjadi inspirasi bagi kepala daerah lainnya agar menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam pengelolaan APBD.
“Kami ingin ini menjadi budaya birokrasi baru—politik yang dijalankan dengan etika, nurani, dan keberpihakan, bukan pencitraan,” tutupnya.
