Indramayu #Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, Bupati Indramayu Lucky Hakim mendukung penuh implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang telah diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2018. MCP kini menjadi alat utama bagi pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi secara sistematis. Di lansir dari DISKOMINFO INDRAMAYU
Komitmen Indramayu dalam Pencegahan Korupsi
Hal tersebut disampaikan Lucky Hakim setelah menghadiri acara Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 yang digelar oleh KPK RI secara daring di Indramayu Command Center (ICC), Rabu (5/3/2025). Dalam acara ini, dibahas strategi utama dalam memperkuat sinergi pencegahan korupsi di berbagai sektor pemerintahan.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus ditangani dengan langkah-langkah luar biasa. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi agar upaya pencegahan bisa berjalan efektif,” ujar Lucky Hakim.
Delapan Area Intervensi MCP untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Program MCP yang diterapkan secara nasional bertujuan menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Terdapat delapan area intervensi yang menjadi fokus utama dalam pencegahan korupsi, yaitu:
- Perencanaan dan Penganggaran – Memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- Pengadaan Barang dan Jasa – Menghindari praktik korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Pelayanan Publik – Menjamin akses layanan yang mudah, cepat, dan transparan.
- Pengawasan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) – Memperkuat peran pengawasan internal dalam mencegah penyimpangan.
- Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) – Meningkatkan profesionalisme dan integritas pegawai negeri.
- Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) – Mengoptimalkan aset daerah agar tidak disalahgunakan.
- Optimalisasi Pajak Daerah – Meningkatkan penerimaan pajak dengan sistem yang lebih bersih.
- Tata Kelola Keuangan Daerah – Memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
Capaian MCP Indramayu Meningkat
Dalam laporan Inspektorat Kabupaten Indramayu, nilai capaian MCP daerah ini mencapai 85,57%, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 79,03%. Kenaikan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola dan menekan potensi korupsi.
“Kami akan terus meningkatkan pencapaian MCP ini agar transparansi dan akuntabilitas pemerintahan semakin baik,” tambah Lucky Hakim.
Dukungan KPK dan Kemendagri dalam Pencegahan Korupsi
Ketua KPK RI, Setyo Budianto, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pencegahan yang komprehensif.
“Melalui regulasi yang tepat dan kepatuhan yang tinggi dari setiap individu, korupsi bisa dicegah secara efektif,” ujar Setyo Budianto.
Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, menekankan bahwa penilaian MCP harus selaras dengan kondisi di lapangan. Ia meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam mengawal pemerintahan yang bersih.
Masa Depan Pemerintahan Bebas Korupsi
Dengan meningkatnya skor MCP Kabupaten Indramayu, diharapkan sistem tata kelola pemerintahan semakin transparan dan kredibel. Langkah ini bukan hanya untuk menekan praktik korupsi, tetapi juga untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
