JAKARTA # Dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mulai menjadi perhatian partai politik menjelang Pemilu 2029. Salah satu isu yang mengemuka adalah wacana kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 5 persen.
Di tengah dinamika tersebut, DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta jajaran pengurus dan kadernya tidak larut dalam kekhawatiran terhadap aturan yang hingga kini masih dalam proses pembahasan.
Partai Gelora justru mengarahkan energi internal untuk memperkuat basis keanggotaan serta memastikan persyaratan verifikasi partai politik terpenuhi.
Dinamika RUU Pemilu Masih Terbuka
Sikap tersebut disampaikan Ketua Desk Rekrutmen Anggota sekaligus Ketua Korbid Penggalangan DPP Partai Gelora, Triwisaksana, dalam Rapat Koordinasi Desk Rekrutmen Anggota DPP-DPW yang digelar secara daring, Senin (21/9/2026) malam.
Dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026), Triwisaksana mengatakan dinamika regulasi Pemilu 2029 masih sangat terbuka.
“Saya tegaskan bahwa dinamika regulasi Pemilu 2029 saat ini masih sangat cair. Ini baru bersifat wacana saja, baik yang threshold 5 persen dan juga kemudian syarat capres diusulkan dua fraksi.”
Pernyataan tersebut muncul ketika pembahasan revisi UU Pemilu tengah berkembang di DPR. Ketua Komisi II DPR sebelumnya menyebut kesepakatan para ketua umum partai politik mengenai sejumlah isu RUU Pemilu akan menjadi salah satu acuan dalam pembahasan Panja. Namun, pembahasan masih berada dalam tahap awal.
Wacana 5 Persen Belum Menjadi Aturan Final
Triwisaksana meminta kader Partai Gelora tidak berlebihan merespons isu kenaikan parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 5 persen, maupun usulan perubahan persyaratan pencalonan presiden.
Menurut dia, berbagai gagasan yang muncul dalam proses pembahasan RUU Pemilu masih merupakan bagian dari dinamika politik dan penjajakan antarpartai.
Ia bahkan menyebut isu kenaikan threshold sebagai “cek ombak” dari partai-partai yang sudah berada di parlemen.
“Isu mengenai threshold 5 persen itu, manuver cek ombak dari partai-partai eksisting untuk nanti dirangkum di dalam Revisi UU Pemilu. Karena berupa manuver dan wacana yang belum tentu berlaku.”
Di sisi lain, pemberitaan mengenai angka 5 persen memang berkembang dalam pembahasan RUU Pemilu. Pada September 2026, sejumlah partai politik menyampaikan pandangan mengenai angka tersebut, sementara Ketua Harian DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pertemuan antarketua umum partai masih berada pada tahap brainstorming dan belum menghasilkan keputusan final.
Putusan MK Menjadi Bagian Penting dalam Pembahasan
Triwisaksana juga menyinggung dinamika perubahan regulasi Pemilu yang dapat dipengaruhi oleh proses legislasi maupun putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Untuk parliamentary threshold, MK melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ketentuan ambang batas 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, tetapi menjadi konstitusional bersyarat untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya apabila norma serta besaran ambang batas tersebut telah diubah dengan berpedoman pada parameter yang ditetapkan MK.
Dengan demikian, isu ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 memang masih menjadi ruang pembahasan pembentuk undang-undang. Pada 2025 dan 2026, isu tersebut juga kembali menjadi objek pengujian di MK.
Konteks ini menunjukkan bahwa angka ambang batas parlemen bukan sekadar persoalan angka, tetapi berkaitan dengan bagaimana suara pemilih dikonversikan menjadi kursi DPR serta prinsip proporsionalitas dalam sistem pemilu.
Gelora Pilih Memperkuat Basis Keanggotaan
Daripada memusatkan perhatian pada ketentuan yang belum final, Partai Gelora memilih memperkuat kesiapan internal.
Triwisaksana mengatakan agenda utama partai saat ini adalah memenuhi persyaratan keanggotaan dan proses verifikasi partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.
“Kita mulai perjuangan ini dari rekrutmen anggota, kita penuhi semua syarat-syaratnya di Sipol KPU untuk verifikasi.”
Ia mengibaratkan proses pemenuhan persyaratan verifikasi partai politik seperti wudu sebelum melaksanakan salat. Menurutnya, tahapan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum partai dapat melangkah pada strategi kontestasi yang lebih jauh.
Tanpa terpenuhinya persyaratan sebagai peserta Pemilu, pembahasan mengenai daerah pemilihan prioritas maupun strategi menghadapi Pemilu 2029 tentu belum dapat berjalan secara optimal.
Rekrutmen Anggota Jadi Prioritas
Untuk memastikan kesiapan organisasi, Partai Gelora menerapkan prinsip kerja nasional yang terintegrasi sekaligus terdesentralisasi.
Triwisaksana menilai penguatan struktur dan basis anggota di tingkat kabupaten/kota menjadi salah satu pekerjaan penting menuju Pemilu 2029.
Ia menyatakan optimistis terhadap peluang partainya apabila proses rekrutmen anggota dapat dilakukan secara masif dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
“Jadi kita fokus saja pada rekrutmen anggota dan verifikasi parpol sekarang.”
Triwisaksana juga menyebut Partai Gelora memiliki target untuk dapat memenuhi ambang batas parlemen yang nantinya ditetapkan serta memperoleh kursi di DPR. Ia bahkan menyebut kemungkinan partainya menjadi “kuda hitam” dalam Pemilu 2029.
Pernyataan tersebut merupakan optimisme politik internal Partai Gelora dan bukan hasil atau prediksi independen mengenai Pemilu 2029.
Rakernas dan Bimteknas Disiapkan
Langkah strategis berikutnya, kata Triwisaksana, akan dibahas secara lebih komprehensif melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
Forum tersebut akan menjadi ruang untuk menata agenda organisasi sekaligus mempersiapkan strategi menghadapi tahapan Pemilu 2029.
Fokus pada Hal yang Bisa Dipersiapkan
Bagi partai politik, perubahan regulasi merupakan bagian dari dinamika penyelenggaraan Pemilu. Namun, kesiapan organisasi, pemenuhan persyaratan administratif, keanggotaan, dan konsolidasi struktur merupakan hal-hal yang dapat dipersiapkan sejak dini.
Sikap Partai Gelora menunjukkan pilihan untuk memusatkan perhatian pada pekerjaan internal sembari menunggu proses legislasi RUU Pemilu berjalan.
Sementara itu, bagi publik, perkembangan mengenai ambang batas parlemen perlu diikuti secara kritis dengan membedakan antara wacana, kesepakatan politik, rancangan aturan, dan ketentuan hukum yang telah berlaku.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengikuti dinamika politik menjelang Pemilu 2029, tetapi juga memahami bagaimana setiap perubahan regulasi dapat memengaruhi proses demokrasi dan keterwakilan suara pemilih.
