Demokrasi tanpa kepatuhan dan penegakan hukum ibarat kendaraan tanpa rem—lepas kendali, penuh risiko, dan berpotensi menimbulkan korban. Secara teori, demokrasi sejati tidak akan tegak tanpa pilar utama: kesejahteraan, pendidikan, dan kepastian hukum. Namun, bagaimana realitas demokrasi di Indramayu?
Potret Indeks Demokrasi Indramayu
Sejak era Orde Baru hingga Reformasi, kebebasan demokrasi di Indramayu belum benar-benar dirasakan. Sejarah mencatat, selama 32 tahun Orde Baru, kebebasan demokrasi hampir tak bernafas. Era Reformasi yang diharapkan membuka kran demokrasi justru dirasa stagnan selama 20 tahun di bawah kepemimpinan tertentu. Terakhir, 5 tahun terakhir, politik di Indramayu terkungkung dalam praktik politisasi yang semakin mempersempit ruang perbedaan.
IPM Rendah, Akar Masalah Demokrasi di Indramayu
Salah satu akar masalah demokrasi di Indramayu adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menjadi salah satu yang terendah di Jawa Barat. Indikator seperti rata-rata lama sekolah menjadi gambaran jelas tentang rendahnya kualitas pendidikan warga. Ketika pendidikan rendah, kesadaran dan partisipasi politik juga terhambat.
Fenomena politisasi memang tidak hanya terjadi di Indramayu. Namun, tingkat keparahannya patut menjadi perhatian. Untuk mengubah keadaan, perlu ada usaha bersama, mulai dari peningkatan pendidikan, kesejahteraan, hingga penegakan hukum yang tegas dan berintegritas.
Pertanyaan Besar untuk Kita Semua
- Sampai kapan warga Indramayu harus bersabar menunggu udara kebebasan?
- Apa langkah konkret yang bisa diambil untuk memperbaiki Indeks Demokrasi?
Penulis :
Ruyanto #Pengamat & Pemerhati Politik # Tim Transisi Kabupaten Indramayu
