panturajournalist.com Kabupaten Indramayu saat ini mengalami darurat guru dengan estimasi kebutuhan guru kisaran lebih dari 10.000 orang guru, namun begitu Pemkab Indramayu pada akhir 2022 hanya mengakomodir sebanyak 280 guru untuk formasi P3K, akibatnya nasib 1.899 GLPG P3K Indramayu terkatung-katung.
Menyikapi permasalahan tersebut, Ketua DPD PDIP Propinsi Jawa Barat sekaligus Anggota Komisi IV DPRRI, H. Ono Surono, didampingi Ketua DPC PDIP Kabupaten Indramayu, Sirojudin dan Ketua Komisi ll DPRD Indramayu, Anggi Noviyah, menyambut agenda audensi dengan FGLPG Indramayu, di gedung DPC PDIP Kabupaten Indramayu, Selasa (3/1/2022).
“Pengangkatan guru honorer menjadi guru P3K adalah sebuah keniscayaan untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Indramayu,” ujar Ketua DPD PDIP Propinsi Jabar, H. Ono Surono, disela acara audensi.
Ono menegaskan, Guru Lolos Passing Grade yang terdiri dari para guru honorer tentunya perlu untuk diperjuangkan guna menjadi guru P3K dan Partai PDI Perjuangaan akan terus mendorong perjuangan tersebut baik oleh DPC maupun Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Indramayu, dimana Indramayu berdasarkan data Indek Pembangunan Manusia (IPM) masih tergolong rendah dan salah satu indikator untuk meningkatkan IPM itu sendiri adalah pendidikan, untuk itu pihaknya akan mendesak Bupati Indramayu agar segera mengusulkan GLPG ini ke Pemerintah Pusat.
“Saya akan mengubungi langsung Bupati Indramayu,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi ll DPRD Kabupaten Indramayu, Anggi Noviah, mengatakan, pihaknya berkomitmen teguh selaku partai pengusung untuk memperjuangkan nasib 1.899 GLPG, sebagaiman pada hari ini diintruksikan langsung Ketua DPD PDIP Propinsi Jabar baik secara personal dan kelembagaan di Komisi ll DPRD untuk terus mendorong agar perjuangan guru honorer tersebut dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.
“Mudah-mudahan perjuangan temen-temen guru yang lulus seleksi tersebut bisa mendapatkan hasil yang terbaik,” terangnya.
Ketua LBH GP Ansor Kabupaten Indramayu selaku Tim Advokasi GLPG, Afif Rahman, mengungkapkan, audensi yang digelar di DPC PDIP ini adalah audensi paling kongkrit yang dilakukan oleh FGLPG.
Setelah mereka melakukan audensi dengan berbagai pihak, sehingga dapat menjadi harapan baru bagi GLPG, yang mana langkah yang akan dilakukan cukup jelas, karena hal itu bukan hanya menjadi kewajiban moral dari PDIP itu sendiri, melainkan menjadi kewajiban hukum untuk memperjuangkan guru honor agar mendapatkan status selaku P3K, dimana keberpihakan pemerinth pusat sudah cukup jelas tinggal bagaimana kebijakan pemerintah daerahnya saja.
“Dalam Bahasa Indramayu, anggarane sing pusat toli Indramayune keberatan apa (Anggarannya dari pusat terus Indramayu keberatan apa),” ungkapnya. (min s)
