Nilai PK Nol Mantan BPD: Pilwu Tinumpuk Disorot, Publik Makin Curiga Ada Intervensi Oknum

Juntinyuat-Indramayu # Seleksi tambahan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Desa Tinumpuk kembali menyulut perdebatan publik. Keberatan yang disampaikan Bakal Calon Kuwu H. Wiyadi bukan lagi sekadar kritik administratif, melainkan alarm keras tentang potensi ketidakberesan dalam proses demokrasi desa.

Kasus ini menjadi sorotan setelah nilai PK (Pengalaman Kerja) milik Wiyadi dinyatakan nol, meski ia pernah menjabat sebagai anggota BPD selama dua periode (1999–2009)—sebuah fakta yang tidak mungkin diabaikan dalam penilaian objektif.

Nilai Nol yang Menggoyang Kredibilitas Panitia

Pemberian nilai PK nol pada mantan anggota BPD menjadi pertanyaan besar:
Bagaimana mungkin pengalaman resmi dalam lembaga pemerintahan desa dianggap tidak ada?

Keputusan ini bukan hanya merugikan peserta, tetapi juga meruntuhkan kredibilitas panitia seleksi Pilwu. Publik menilai ada ketidakwajaran yang perlu dijelaskan secara terbuka.

“Yang saya pinta hanya keadilan. Jika aturan ditegakkan, saya siap menerima apa pun hasilnya,” tegas H. Wiyadi.

Pleno Malam Hari & Isu Arahan Pimpinan: Publik Makin Curiga

Informasi yang beredar tentang pleno penilaian yang dilakukan malam hari di ruang Asda I Pemkab Indramayu menambah ketegangan. Bahkan muncul kabar adanya tekanan dalam bentuk pernyataan:

“Ini perintah sesuai petunjuk pimpinan, jangan ada yang membantah.”

Jika benar demikian, maka integritas seluruh proses Pilwu patut dipertanyakan. Demokrasi desa tidak boleh dijalankan berdasarkan arahan oknum tertentu, apalagi jika menyerupai intervensi.

Isu Titipan Calon & Transaksi Gelap: Ancaman Serius Bagi Demokrasi Lokal

Selain soal penilaian, publik juga membicarakan isu tentang “titipan calon” dan dugaan adanya transaksi tidak pantas. Meski belum terbukti, diamnya panitia dan tidak adanya klarifikasi resmi justru memperkuat spekulasi.

Isu ini mengancam nilai moral Pilwu yang seharusnya menjadi ajang pemilihan pemimpin desa terbaik, bukan arena permainan kepentingan kelompok tertentu.

Masyarakat Bergerak: Demokrasi Desa Tidak Bisa Dibungkam

Sejumlah warga Tinumpuk menyatakan akan mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk aksi ke Kantor Bupati dan DPRD Indramayu bila tidak ada penjelasan resmi.

“Masyarakat hanya ingin Pilwu yang bersih. Jangan ada permainan nilai,” ujar M. Teguh, salah satu warga.

Gerakan ini menandakan bahwa publik tidak lagi mudah dibungkam. Ketika penyelenggara tidak transparan, masyarakatlah yang menjadi benteng terakhir demokrasi.

Panitia dan Pemkab Diminta Berani Buka Data

Polemik ini menuntut satu hal:
panitia Pilwu tingkat desa dan kabupaten harus segera membuka data penilaian secara detail.

Jika tidak, persoalan ini berpotensi membesar dan menggerus kepercayaan terhadap seluruh rangkaian Pilwu.

Demokrasi tidak hanya soal memilih, tetapi memastikan prosesnya bersih. Dan itu hanya bisa terjadi jika penyelenggara berani menjelaskan, bukan bersembunyi di balik meja.

Media Siap Membuka Ruang Klarifikasi

Untuk mencegah kesimpangsiuran, media ini membuka ruang hak jawab bagi panitia, pemerintah daerah, maupun pihak lain agar informasi tersaji secara adil dan transparan.

Polemik ini tidak bisa dibiarkan menggantung. Demokrasi desa harus dijaga, bukan dimainkan.