Indramayu  # Dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar di kawasan SPBN Karangsong mulai terendus. Informasi yang dihimpun menyebutkan, BBM subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi kapal nelayan kecil diduga dialihkan melalui praktik transhipment ke kapal berukuran besar di atas 35 Gross Tonnage (GT). dilansir dari www.tampahan.com.

Peristiwa tersebut terpantau pada Senin (15/12/2025).

Modus Pengisian BBM Diduga Gunakan Kapal Berizin Lengkap Modus yang diduga digunakan yakni pengisian BBM subsidi melalui kapal yang secara administrasi dinilai lengkap dan memenuhi syarat pengisian. Namun, usai pengisian, solar tersebut diduga dipindahkan ke kapal lain yang berukuran lebih besar.

Aktivitas Transhipment Terpantau di Lokasi

Berdasarkan pantauan di lokasi, KM Anugrah Ilahi MS 2 terlihat melakukan aktivitas transhipment ke KM Syafiyah 02 berukuran GT 22 dengan nomor lambung 1085/Db. Aktivitas ini berlangsung di area sekitar SPBN Karangsong pada Senin, 1 Desember 2025.

BBM Subsidi Diduga Dialihkan ke Kapal Besar

Informasi yang diperoleh menyebutkan, BBM subsidi tersebut rencananya akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan operasional kapal nelayan besar yang diduga berukuran di atas 35 GT, yang disebut-sebut berada di bawah kendali seorang juragan kapal berinisial H. SWT. Kapal dengan ukuran tersebut diketahui tidak lagi masuk dalam kategori penerima BBM subsidi.

Saat dikonfirmasi di lokasi, nahkoda KM Syafiyah 02 terkesan menghindari pertanyaan wartawan dan memilih meninggalkan area aktivitas transhipment.

Untuk memastikan kepemilikan kapal, wartawan menanyakan hal tersebut kepada warga sekitar area SPBN Karangsong. Salah seorang nelayan berinisial HS membenarkan bahwa kapal-kapal tersebut diduga berada di bawah kendali juragan kapal yang sama.

“Betul itu kapal milik H. SWT, lagi isi BBM. Kalau kapal sebelahnya bukan kapal nelayan, tidak ada alat tangkapnya, lebih ke kapal angkut,” ungkapnya.

Dampak Kelangkaan Solar bagi Nelayan Kecil

Dugaan praktik transhipment BBM subsidi ini dinilai berdampak langsung terhadap kelangkaan solar bagi nelayan kecil, termasuk mereka yang telah memiliki barcode resmi sebagai syarat pengambilan BBM subsidi. Di lapangan, sejumlah nelayan kecil mengeluhkan kesulitan mendapatkan solar saat hendak melaut akibat keterbatasan stok.

Kondisi tersebut memaksa sebagian nelayan menunda keberangkatan, mengurangi hari melaut, bahkan membeli BBM non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi. Padahal, kepemilikan barcode seharusnya menjadi jaminan akses BBM subsidi bagi nelayan kecil sesuai peruntukannya.

Situasi ini berdampak pada meningkatnya beban biaya operasional serta berkurangnya pendapatan nelayan kecil, yang menggantungkan penghidupan dari hasil tangkapan harian. Di sisi lain, muncul pertanyaan di kalangan nelayan terkait efektivitas pengawasan penyaluran BBM subsidi agar benar-benar tepat sasaran.

Pihak Terkait Belum Memberikan Keterangan Resmi

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPBN Karangsong, instansi terkait, maupun pihak yang disebutkan dalam pemberitaan belum memberikan keterangan resmi.