Pria yang menerbitkan 25 buku itu yang memiliki istri bernama Anisah yang membantu suaminya sepenuhnya dalam karir cemerlang Prof. Dr. Ahmad Junaedi Karso, S.H, MH., M.Si.,Ph.D. merupakan karya dan hasil kerja kerasnya selama ini.
Statusnya sebagai dosen tetap yayasan Unismuh sejak tahun 2012. Dia adalah salah satu dari 5 dosen Ilmu Pemerintahan Unismuh yang diterima (dari luar Makassar/Jawa Barat) ketika itu dari 200 pelamar menjadi dosen IP FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar. Ahmad Junaedi Karso adalah salah satu dari ratusan dosen persyarikatan yang ada di lingkungan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
Ketika ditanyakan mengenai pendidikan, ia memiliki pandangan tersendiri. Pria penyandang gelar Dr salah satu termuda di tanah air ini, yang sekarang tinggal di Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Indramayu, Jawa Barat ini menilai, pendidikan dan belajar adalah prioritas dalam hidup.
Inilah profil lengkap A Junaedi Karso:
1. Nama Lengkap : Ahmad Junaedi Karso
(Junaedi)
2. Tempat, dan tanggal lahir : Indramayu, Jawa Barat, 20 September 1975.
3. Kebangsaan : Indonesia.
4. Almamater : Universitas Muhammadiyah, Makassar.
5. Pekerjaan : Dosen dan penulis buku.
6. Tahun aktif : 2013 – sekarang.
7. Nama orang tua : Karso (ayah), Huyiroh (Ibu).
8. Nama Istri : Anisah.
9. Nama anak : Mutiara Shiffa Indah Cahyani, Lya Indah Permata Putri,
Muhammad Akhla Bintang Al Makky, Adeeva Afsheen Indah
Myesha
Prof. Dr. Ahmad Junaedi Karso, S.H, MH., M.Si.,Ph.D (lahir : Indramayu, Jawa Barat, 20 September 1975) adalah dosen Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia telah menulis dan menerbitkan buku bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan tema mengenai hukum dan pemerintahan. Junaedi pun menulis puluhan karya tulis ilmiah, berupa jurnal nasional, maupun jurnal internasional. |
Pendidikan
A Junaedi Karso adalah alumnus S1, (Universitas Wiralodra Indramayu), jurusan Ilmu Hukum (lulus tahun 2006), kemudian Junaedi melanjutkan S2, (Universitas Pramita Indonesia,Tanggerang) jurusan Ilmu Pemerintahan (lulus tahun 2008), kemudian Junaedi mengambil kuliah S2 lagi di Universitas Sumatera Utara, Medan jurusan Fakultas Hukum (lulus tahun 2020) dan Junaedi melanjutkan S3 (Universitas Satyagama, Jakarta) jurusan Ilmu Politik (lulus tahun 2017), selanjutnya Junaedi mengambil S3 yang bergelar Ph.D di Universal Institute Profesional Management (UIPM) Selangor-Malaysia (lulus Tahun 2023).
Pelatihan dan Sertifikasi
A Junaedi Karso selalu memperbaharui pendidikan dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Pelatihan dan sertifikasi yang diikuti oleh Junaedi antara lain : My Dream Future Procurement Break Throught pada Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) di tahun 2020. Kemudian Junaedi mengikuti sertifikasi Procurement Contract Legal Expert (CPCLE) di International Federation of Procurement Bar Association (IFBB) juga pada tahun 2020.
Pada tahun yang sama, 2020 Junaedi mengikuti Certificate Procurement in Perpective ISO di Nevi, Belanda, Implementasi System Thinking dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN. Junaedi juga mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia pada tahun 2020. Junaedi juga mengikuti Pelatihan Dinamika Blacklist dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN pada tahun 2020, serta Diklat Menghadapi Audit dan Risiko Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN pada tahun 2020. Dan masih pada tahun 2020, Junaedi mengikuti Pelatihan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001 : 2015 di LPKN. Junaedi juga mengikuti Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN serta Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP pada tahun 2020.
A Junaedi Karso mengikuti Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN serta Diklat Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Jasa Kontruksi di LPKN pada tahun 2020. Junaedi juga mengikuti Pelatihan Ilmu Pengadaan dan Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah pada tahun 2020. Tak lupa Junaedi juga mengikuti Pelatihan Pengadaan dan Jasa Konstruksi Pasca hadirnya Permen PURR No. 14 pada tahun 2020.
A Junaedi Karso juga mengikuti Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan dan Ketentuan Pe-UU di LPKN tahun 2020 dan Pelatihan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Informasi Kinerja Penyedia di LPKN pada tahun 2020.
Karya Tulis
Buku Ajar dan Buku
1. Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan
2. Buku Ajar Good Governance
3. Buku Ajar Hubungan Pemerintah Pusat & Daerah
4. Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan
5. Buku Ajar Politik Hukum Indonesia
6. Buku Ajar Politik Pertahanan Dan Keamanan
7. Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan Versi-2
8. Buku Ajar Master Buku Ajar Dan Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
9. Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi
10. Buku Ajar Dasar – Dasar Ilmu Politik
11. Buku Ajar Pemerintah Nasional
12. Buku Ajar Ekonomi Politik
13. Dasyatnya Money Politic Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Kuwu) di masa Covid-19 Secara Serentak di Kabupaten Indramayu Jawa Barat Tahun 2021
14. Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut
15. Hukuman Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin Dimasa Covid-19
16. Implementasi Kebijakan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai Kepala Pemerintahan di Pelabuhan Guna Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Secara Profesional dan Akuntabel dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan di Indonesia
17. Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia
18. Kereta Api Trans Sulawesi Antara Pengguna Transportasi & Ekonomi Masyarakat
19. Ketegasan Polri & Penegakan Hukum dalam Membuka Tabir Hitam Kekejaman Ferdy Sambo Dalam Kasus Pembunuhan Nopryansah Yoshua Hutabarat
20. Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Jika Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang Dihubungan dengan Pasal 56-62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
21. Lintasan Pandangan Mata yang Remang-Remang tentang Dilema Indonesia Lumbung Sawit Dunia Versus Peran dan Fungsi Kementerian Perdagangan RI dalam Menanggulangi Tingginya dan Langkanya di Pasaran, (Membeli Minyak Goreng Via Kartu Tanda Penduduk)
22. Membangun Kualitas Pelayanan Administrasi Pertanahan : Studi Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan Anjatan, Indramayu
23. Perkawinan Campuran & Kesejahteraan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Mengkaji Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran Di Kabupaten Indrdamayu Jawa Barat)
24. Pembangunan Transportasi Tol Laut dalam Mewujudkan Indonesia yang Makmur Menuju Poros Maritim Dunia
25. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan
26. Pengantar Tata Hukum Pemerintahan & Dasar-Dasar Tata Negara di Indonesia
27. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Perkawinan Antar Warga Negara, di dalam Pembangunan Perekonomian, Sosial, Budaya di Kabupaten Indramayu
28. Pengaruh Implementasi, Manajemen Pemerintahan, Terhadap Kinerja, Peran Dan Fungsi Camat di Indonesia
29. Pengaruh Kepemimpinan, Profesionalisme dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri dalam Menjamin Rasa Aman Masyarakat di Indonesia
30. Eran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian dalam Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Kolaborasi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia
31. Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia
32. Erencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 4.0
33. POLRI di Bawah Kementerian Dalam Negeri Antara Politik atau Pelemahan Institusi
34. Risk Management Good Corporate Governance Pengamanan terhadap Pencurian Tandan Buah Segar di Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
35. Seputar Lintas Kejahatan Realita Antara & Kamuflase Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektroni
36. Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia yang Tangguh
37. Urgensi Kepemilikan Hak Tanah Timbul di Patimban dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
38. Siapa Untung dan Siapa yang Buntung, Penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024 untuk Kepentingan Rakyat atau Cukong dan Merupakan Pemakzulan Konsitusi, Demokrasi di Indonesia
39. Kupas Tuntas Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penudaan Pemilu 2024 Meraung Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tetap Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia
40. Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Versus Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024
41. Sekilas Info Indonesia Berduka Akibat Ulah Firli Bahuri Panglima Perang
42. Pengakuan Negara terhadap Kedudukan Hukum Adat
43. Penerapan Good Corporate Governance untuk Pengamanan Asset pada Perusahaan Kebun Sawit
44. Menanti Dasyatnya Bunyi Ketukan Palu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor- 90/PUU-XXI/2023 Soal Syarat Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024
45. Dissertation Implementation Of Good Corporate Governance to Secure Assets in State-Owned Palm Oil Plantation Companies and Privately-Owned Companies in Indonesia
46. Pembangunan Proyek Food Estate, Pemenuhan Kebutuhan Pangan Indonesia, Antara Untung & Rugi
47. Perang Israel Palestina Peran serta Indonesia dalam Mewujudkan Kemerdekaan Palestina – Kontribusi Bantuan Kemanusian Muhammadiyah (Aksi Bela Palestina Public Figure Internasional & Nasional)
48. Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan Politik Di Pulau Jawa, Netralitas Apartur Negara pada Pilpres 2024, Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat di Bawah Kepemimpinan Ridwan Kamil
49. E-Commerce Datang Warung Tradisional Hilang
50. Kinerja Kejaksaan Agung, Kolaborasi Penegak Hukum dalam Memperbaiki Wajah Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
Jurnal Ilmiah Nasional
1. Perilaku Pemilih Milenial dalam Pemilihan Gubenur Sulawesi Selatan tahun 2018 di Kota Makassar (2018)
2. Kerjasama BNN Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar (2019)
3. Legal Study about Demotion of The Indonesian National Army and Police in The Director of Sea Transportation , The Ministry of Transportation The Republic of Indonesia (2019)
4. Peran Humas dalam Menyebarluaskan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng (2019)
5. Analisis of The Use of Drug Category off Label in Hospital Patients at Hospital (2019)
6. Regional Asset Manajement Mechanism Based on Goverment Law and Regulation in ndonesia (2019)
7. Inproving The Quality of Puclic Service : Study of Land Administration Services in Anjatan District, Indtamayu Regency (2019).
8. mplementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar (2019)
9. Legal Study Concerning Provision On The Development Of Environmental Funds In Development Of Public Facilities And Infrastructure In The Development Of Building Storage Of Evidence Goods And Household Resistance Of North Sumatra Area (2020)
10. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Di Bidang Pengamanan Asset Untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (Tbs) Kelapa Sawit Di PTPN IV (2020)
11. Hubungan antara pasal 1338 dan pasal 1320 KuhPerdata dalam Hukum Perjanjian Jual-beli Tanah di Indonesia (2021)
12. Sejarah berdirinya BNN, Peranannya dan Upaya-Uapayannya dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia (2021)
13. Maha Dasyatnya Bahaya Narkoba bagi keberlangsungan Masa Depan Hidup Tunas Bangsa, Maksimalisasinya Hukuman Kejahatan Narkotika di Indonesia (2021)
14. Tren Teknologi Pelayanan Digital Pelabuhan di Indonesia (2022)
15. Penguatan Peran dan Fungsi Pelabuhan dalam Mewujudkan Gagasan Program Maritim Dunia (2022).
Jurnal Ilmiah Internasional
1. Factors That Affect Governance of Land Administration Services in Anjatan District (2019)
2. Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia (2019)
3. Good Governance in the Management of Village-Owned Enterprises- A Review of Legal Perspective (2020)
4. Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand (2020)
5. Efforts to Prevent Bureaucratic Corruption Based on the Piercing Principles of the Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia (2020)
6. Perspective of Cooperation in the Port Based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex (2020)
7. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Field of Securing Plantation Assets (2020)
8. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Field of Securing Plantation Assets (2020)
9. The Effect of Implementing Mixed Marriage Policies On Improving Public Welfare (2020)
10. Local Government Crisis Management In Response to Covid-19-The Case Study of South Sulawesi, Indonesia (2021)
11. Criminal Penalty for employees who leave Company Confidential According to the Electical Information and Transaction Law (2022)
12. Legal Review of Port Cooperation Agreement-Strength assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports (2022)
13. Criminal Cooking oil hooking in Indonesia (2022)
14. Implementation of Village Governance Based on the Principles of Good Governance of Public Service in Indonesia (2022)
15. The Death Penalty for State Officers Who Corrupted Social Aid for the Poor during COVID-19 (2022)
16. The Placement of Police Members at The Directorate General of Sea Transportation of The Ministry of Transportation of The Republi of Indonesia is not contrary to the Law on State Apparatus and The Law on The Nasional Police (2022)
17. The Impact of The Rusia-Ukraine War on The Indonesian Economy (2022)
18. The Impact of The Russia-Ukraine War on Grace Indonesia-Rusia Diplomacy Relations (2022)
19. The Russian-Ukrainian War, Who is Superior, And Indonesia’s Political Stance (2022)
20. Indonesia Is The Biggest Grant of Oil Palm Crude Palm Oil (CPO) in The World But Facing The Problem of Oil Scarcity Surprise Cooking Oil Prices (2022)
21. Security Assesment and Open and Closed Security Operations Aganist Loss In Red-Plated Companies (2022)
22. The Role and Function of The Ministry of Trade of The Republic of Indonesia In Managing The High And Scarcity of Cooking Oil In Indonesia (2022)
23. Security Assesment and Open and Closed Security Operations Aganist Loss In Red-Plated Companies (2022)
24. Steps To Use Social Assistance Impact With Covid-19 Ahead Of Elections As A Means Of Socialization And Early 2021 Campaign In Maintaining The Position As Regional Head In Indonesia (2023)
25. Criminal for leaking administs Data of PDDIKTI and PSD-PTU According to Number 19 Year 2016 Concerning ITE (2023)
26. Special Police Team Towards The Bright Point Brigadier Joshua’s Murder Case (2023)
27. Legitimacy Steps Delaying The 2024 Election Implementation (2023)
28. Legality Of Multiple Positions Of Vice Chairman Of The Council Of Indramayu Regency Based On The Decree Of The Koni Of West Java Province Number 084 Of 2021 Concerning Enhancement Of Personnel In Indramayu Regency National Sports Committee (2023)
29. Peacebuilding with social media: Case analysis of labeling separatist groups as terrorists in Indonesia (2023)
30. Education Department Strategies in Overcoming School Dropout Children in Bulukumba Regency, Indonesia (2023).