Indramayu, #Ramainya isu audit internal oleh inspektorat yang dianggap digunakan sebagai alat politik kampanye menjelang pemilihan kepala daerah menjadi perhatian banyak pihak. Persepsi ini memicu kekhawatiran, terutama di kalangan Kuwu (kepala desa) dan aparatur pemerintah lainnya.
Pada hakikatnya, audit internal adalah langkah penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tujuannya bukan untuk menekan atau menyudutkan pihak tertentu, tetapi untuk menemukan kelemahan dalam sistem sehingga dapat diperbaiki demi kesejahteraan masyarakat.
Namun, ketika audit disalahartikan sebagai alat politik untuk “menekan” atau bahkan “menjebloskan,” dampaknya bisa merusak kepercayaan terhadap pemerintahan. Audit yang ideal harus dipahami sebagai sarana konstruktif, bukan ancaman.
Komitmen untuk Transparansi dan Keadilan
Menurut Lucky Hakim, calon Bupati Indramayu, audit adalah mekanisme yang sudah biasa dilakukan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan. “Audit inspektorat itu bukan ancaman, tetapi cara untuk memastikan pemerintahan berjalan baik, bebas dari korupsi, dan bermanfaat maksimal untuk masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Dinoto, salah seorang warga Indramayu, menambahkan perspektifnya:
“Sebagai masyarakat, saya ingin melihat para Kuwu bekerja dengan tenang dan fokus pada pelayanan. Kalau ada audit, ya itu wajar, asal tujuannya memperbaiki, bukan untuk menekan. Tapi memang, kalau ada oknum yang salah, harus ada penegakan hukum tanpa embel-embel politik,” ujarnya.
Dinoto juga berharap agar isu-isu seperti ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik menjelang pemilihan. “Yang kami butuhkan adalah pemimpin yang jujur dan mampu merangkul semua pihak, termasuk Kuwu dan ASN. Jangan sampai mereka jadi korban tekanan atau alat politik,” tambahnya.
Kuwu dan ASN sebagai Mitra Strategis
Kuwu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peran penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan dan melayani masyarakat. Namun, di lapangan, banyak Kuwu dan ASN merasa terjebak dalam situasi sulit akibat tekanan politik yang muncul di tengah pekerjaan mereka.
Dinoto menyampaikan harapannya agar calon pemimpin daerah mampu memahami kondisi ini. “Kuwu dan ASN itu ujung tombak pembangunan. Mereka harus diberi dukungan penuh, bukan malah dibebani dengan tekanan yang tidak perlu. Kalau pemimpin bisa memahami ini, masyarakat pasti ikut merasakan manfaatnya,” kata Dinoto.
Menghapus Prasangka dan Membangun Kerjasama
Untuk menciptakan perubahan yang berarti, dibutuhkan keberanian dan kebijaksanaan dari semua pihak. Pemimpin daerah yang akan datang harus mampu membuka ruang dialog yang sehat, menciptakan suasana kerja yang harmonis, dan memandang Kuwu serta ASN sebagai mitra sejajar.
“Ini saatnya kita memutus prasangka buruk dan bekerja bersama untuk membangun Indramayu yang lebih baik,” tambah Dinoto. “Masyarakat ingin pemimpin yang fokus pada hasil nyata, bukan yang sibuk dengan isu-isu negatif.”
Pemimpin sejati adalah mereka yang merangkul semua elemen pemerintahan, dari Kuwu hingga ASN, sebagai bagian dari solusi, bukan sebagai alat politik. Dengan kolaborasi yang sehat dan transparansi yang tinggi, tata kelola pemerintahan yang adil dapat diwujudkan.
Seperti yang dikatakan Dinoto, “Kami tidak butuh pemimpin yang hanya bicara. Kami butuh pemimpin yang bekerja untuk semua golongan, tanpa memandang latar belakang politik. Kalau bisa seperti itu, Indramayu pasti maju.”
